Make your own free website on Tripod.com

Berikut saya ambil beberapa contoh kasus penyelewengan wewenang polisi yang menjengkelkan dari (KOMPAS) Minggu, 07 November 2004. Ini rahasia umum, Polri sendiri mafhum. Peran dan fungsi dalam tataran aplikasi, cenderung menyimpang dari tugas pokok. Sosok polisi begitu menakutkan bagi masyarakat. Di jalanan, masyarakat sering menunjuk Sang Polantas sebagai Raja Peluit. Cenderung mencari kesalahan orang berlalulintas, daripada membantu membuat kelancaran dan keamanan berkendara di jalan. Belum lagi, jika anggota masyarakat memerlukan surat dari kepolisian. Mulai STNKB, SIM hingga surat kelakuan baik. Ketentuan memudahkan urusan tanpa embel-embel pelicin, masih jadi wacana. Cukup banyak persoalan yang menggiring pada persepsi miring terhadap eksistensi Polri, termasuk dalam penegakan hukum. Pameo kehilangan kambing, kalau lapor polisi akan kehilangan sapi, masih lekat di masyarakat

Polri semakin dituntut untuk mampu memberikan rasa aman dan kepastian hukum kepada masyarakat, khususnya dalam memberikan perlindungan dan pelayanan bagi pemakai jalan di jalan raya yaitu berupa pembinaan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Dikatakan, saat ini masyarakat menginginkan adanya suatu kecepatan, transparansi dan proses yang tidak berbelit-belit dalam setiap pelayanan yang diberikan oleh Polri. Masyarakat mengharapkan kiranya kehadiran Polri mampu sebagai pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat. Bukan sebaliknya sebagai alat penguasa yang bersikap arogan dan anarkis yang hanya berupaya menegakkan hukum, yang hal ini bagi pandangan masyarakat justru tidak memberikan rasa perlindungan, pengayoman dan pelayanan. Ditambahkannya, masyarakat sampai saat ini masih menilai bahwa kehadiran anggota Polri khususnya anggota polisi lalu lintas (Polantas) di jalan masih belum proporsional dan tidak konsisten, karena pada saat arus lalu lintas padat, di mana diperlukan kehadiran anggota polantas untuk mengatur lalu lintas, justru sebaliknya, anggota lantas tidak berada di tempat. Bahkan ada penilaian sebagian masyarakat, masih ada anggota polantas yang melalukan penyimpangan tugas dan hal ini justru memberikan dampak berupa citra negatif bagi Polri secara keseluruhan.

 

Bos Judi Teman Polisi

Bukan rahasia umum tentang polisi yang bekerja sama dengan bos judi. Seperti yang baru-baru ini terjadi, gembar-gembor polisi menggerebek perjudian di Pancoran, Glodok, Jakarta Barat. Kebetulan saat itu saya ada di lokasi kejadian dan bertanya kepada pedagang nasi tentang apa yang sedang terjadi. Pedagang itu dengan sinis menjawab, "Biasa, polisi lagi berantas judi, bukannya bener-bener berantas, tapi pura-pura, sekadar untuk laporan kepada atasan. Semua yang ditangkap itu anak buah si ’A’, yang pura-pura jadi pemain, dan habis ditangkap, dipulangin, bla-bla-bla." Dengan lancarnya bapak tua itu bercerita tentang penjudian, mulai dari lokasi hingga siapa bosnya.

Saya, warga yang bertempat tinggal di sekitar lokasi perjudian, sudah protes dan melapor, mulai dari hansip, lurah, dan polisi yang biasa nongkrong di depan gang, "buser", hingga telepon ke Polres Jakarta Barat, tetapi tetap saja hasilnya nihil. Yang ada hanya jawaban bahwa akan diproses. Banyak yang bilang, percuma lapor polisi karena kepala polisinya teman baik dengan si Apo (bos judi Arema), dan bisa-bisa pelapor yang digebukin sama anak buahnya pemodal judi itu.

Apo (bos judi Arema) membuka tempat perjudian di Pancoran Glodok, Pangeran Jayakarta, Mangga Besar Raya, dan lain-lain, yang semuanya di wilayah DKI Jakarta. Di Jalan Mangga Besar Raya (dalam kompleks ruko 42), para pemain bebas berjudi. Apo sudah membeli ruko No 42 AA yang akan dijadikan tempat berjudi. Lokasi judi pindah-pindah, kadang-kadang para penjudi mania dijemput dengan mobil Kijang yang berstiker Arema, tidak ada yang tahu ke mana akan pergi. Yang pasti, supaya jejaknya tidak tercium polisi. Mudah-mudahan polisi bekerja tidak sia-sia, ada hasil nyata, bukan hasil rekayasa sekadar laporan untuk atasan. Abd Rojak Jakarta Barat

 

Polisi Minta Uang dan Ciuman

Tanggal 29 September 2004 sekitar pukul 18.00, ketika kami mengendarai sepeda motor di Blok M, Jakarta Selatan, tiba-tiba seorang petugas polisi memberhentikan kami dan mengatakan bahwa kami melintas di jalan yang salah. Dengan kasar petugas berseragam dinas itu meminta kami menunjukkan surat-surat, dan dia langsung mengambil lalu menyimpan di bagasi motornya. Ketika kami meminta kembali dan meminta penjelasan kesalahan kami, polisi itu meminta kami membayar denda Rp 250.000. Kami menolak karena yang bersangkutan tidak dapat menjelaskan kesalahan, dan hanya ingin memeras karena kami warga negara asing.

Kami tidak memiliki pilihan lain kecuali terus mengikutinya sehingga kami mendapatkan kembali surat yang disitanya. Ketika berjalan beberapa meter, petugas itu meminta kembali uang Rp 250.000 atau dollar Australia. Lalu kami mengatakan bahwa kami adalah relawan di sebuah organisasi di Indonesia sehingga tidak mempunyai pecahan dollar, tetapi hanya memiliki rupiah. Setelah itu kami menawarkan Rp 50.000 dan ditolak. Lalu dia mulai berkata dengan perkataan yang tidak sopan, "Kamu cantik sekali. Saya suka sama kamu," dan bertanya tentang status perkawinan kami.

Meskipun merasa marah, kami tetap menjawab pertanyaan polisi itu dengan mengatakan bahwa akan menikah dengan warga Australia. Setelah mendengar jawaban itu, polisi tersebut tampak kelihatan agak takut. Pada saat itu ada seorang polisi lainnya yang lebih senior sempat lewat dekat kami, tetapi kemudian cepat berlalu. Kemudian polisi tersebut meminta membayar Rp 100.000, tetapi ditambah sebuah ciuman. Kalau di Australia perilaku polisi seperti ini adalah sebuah pelecehan seksual dan dapat diancam hukuman penjara, tetapi kami tidak tahu bagaimana di Indonesia.

Tentu kami kembali menolak permintaan kurang ajar polisi tersebut. Ketika kami mengancam akan memanggil calon suami yang juga berkewarganegaraan Australia, polisi tersebut akhirnya tampak sangat takut dan akhirnya menerima uang Rp 50.000 dari kami serta mengembalikan semua surat yang sebelumnya diambil. Sayangnya, polisi tersebut tidak menggunakan nama di dadanya atau identitas lain yang dapat kami catat, karena memakai jaket. Karena panik, kami juga tidak bertanya tentang identitas polisi itu lebih lanjut. Tugas polisi seharusnya membantu warga masyarakat. Tetapi bagaimana masyarakat dapat percaya jika ia melakukan pelecehan warga kepada masyarakat? Lucy dan Kate Ciputat, Tangerang

 

Melindungi Hanya Slogan

Hari Sabtu, 16 Oktober 2004, sekitar pukul 12.30, saya mengendarai mobil melewati lampu merah Terminal Lebak Bulus, Jakarta Selatan, yang sewaktu itu dalam keadaan macet. Tiba-tiba dari belakang saya ada pengendara sepeda motor yang membunyikan klakson dengan tidak sabar. Ketika melewati mobil saya, pengendara sepeda motor tersebut langsung memaki dengan kata kasar. Saya membuka kaca mobil untuk melihat pengendara sepeda motor itu, dan alangkah kagetnya, ternyata si pengendara sepeda motor adalah petugas kepolisian yang memakai seragam lengkap. Melihat saya membuka kaca mobil, mungkin polisi itu menganggap saya menantang dia.

Dengan berlagak seperti jagoan, dia berhenti kemudian berjalan menuju mobil saya. Lalu dengan nada seperti preman bertanya apa yang baru saja saya katakan. Saya bilang tidak mengatakan apa-apa, hanya membuka kaca mobil. Lalu secara tiba-tiba polisi itu menampar muka saya, kemudian menyuruh turun dari mobil dan mengajak berkelahi. Saat itu arus kendaraan dalam keadaan macet dan banyak pengemudi kendaraan mobil maupun sepeda motor yang melihat. Saya tidak meladeni polisi itu karena risiko yang akan dihadapi. Beginilah citra polisi saat ini, kinerja masih buruk ditambah lagi dengan tingkah laku yang tidak berpendidikan, seperti preman jalanan. Slogan "Melindungi dan Melayani Masyarakat" hanya ungkapan kosong belaka. Samuel Kalibata, Jakarta